06
Jul
10

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BALI PEGUNUNGAN

PENDAHULUAN: PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN

Dalam konsep perencanaan dan desain pembangunan wilayah, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Dalam bentuknya yang ideal, partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis. Partisipasi menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (common goals), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka bersama (Feldman dan Westpal dalam Lawrence (ed) 2000, pp. 106).

Konsep partisipasi banyak diadopsi oleh pemerintah dari berbagai negara untuk diterapkan dalam perencanaan pembangunan fisik. Contohnya, the United States Urban Renewal Act 1954, Town and Country Planning Act di Inggris tahun 1968 (Cullingworth th……) dan Federal Spatial Planning Act di Swiss tahun 1980. Partisipasi mulai dipandang sebagai landasan penting dalam perencanaan setelah perencanaan yang besifat vertikal, top down, dinilai tidak mampu lagi menjangkau masyarakat di kalangan akar rumput (grass root level).

Partisipasi diyakini mampu memberdayakan masyarakat di level grass root, terutama yang kepentingannya sering terabaikan, untuk mendapatkan hak haknya di dalam menentukan masa depannya. Ide ide tentang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas sudut pandang aksi sosial dan self-help dan berkembangnya pengaruh organisasi sosial untuk melawan ketidakberdayaan. Teori pemberdayaan menempatkan partisipasi di dalam konteks akar rumput (grass root) untuk memahami aset aset yang dimiliki guna mencapai keinginan, bagaimana mereka sejauh ini menangani permasalahannya, aktivitas serta sumberdaya lain apa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan mereka, dan bagaimana keinginan mereka saat ini mampu meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan masa depan.

Proses perencanaan pembangunan yang bersifat top down sering dipandang sebagai proses yang bertentangan dengan konsep partisipasi masyarakat yang bersifat bottom up.  Tulisan ini akan membahas sejauh mana peluang partisipasi masyarakat untuk dapat iterapkan dalam perencanaan desa desa tradisional di masa mendatang. Modal dasar yang dimiliki masyarakat desa desa tradisional terletak pada kuatnya kohesi sosial dan banyaknya organisasi sosial yang mampu diberdayakan untuk berperan serta dalam merencanakan masa depan desanya. Teori pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi sejalan dengan semangat Undang Undang Penataan Ruang no 26 tahun 2007 yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen penting dalam penataan ruang.

PENDEKATAN KONSEP PARTISIPASI DI DALAM TEORI PERENCANAAN WILAYAH

Perencanaan pembangunan wilayah dan perkotaan memiliki sejarah yang cukup panjang dengan berbagai pendapat dan pandangan yang sangat beragam. Setelah perang dunia kedua kegiatan perencaan perkotaan mengalami kemuajuan yang sangat pesat akibat tingginya kebutuhan terhadap perumahan. Berikut ini akan ditinjau beberapa titik penting dalam sejarah perencanaan pembangunan wilayah dan perkotaan,  setelah perang dunia kedua.

Rational Comprehensive Planning Theory (1950s-1960s)

Setelah berakhirnnya era perang dunia kedua tren perencanaan wilayah dan perkotaan tmbuh dan berkembang dengan didasarkan pada pemikiran Auguste Comte yang menggunakan instrument observasi dan pengalaman sebagai dasar analisis. Permasalahan social yang sangat pelik dipecahkan dengan cara menerapkan peraturan berjenjang dari pemerintah, terutama di level nasional. Perangkat di daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan. Perencanan disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang diperoleh dari kasus kasus perencanaan sebelumnya. Di dalam rational comprehensive theory, kesempurnaan perencanaan sangat dipengaruhi oleh akurasi data, kedalaman pengalaman, pelibatan berbagai uji coba dan variabel. Kebenaran atau akurasi perencanaan tidak pernah mencapai titik maksimum.

Posisi perencana dalam kegiatan perencanaan adalah sebagi pengamat yang netral dan semua rencana disusun berdasarkan hasil observasi, pengalaman dan pengetahuan perencana. Keputusan keputusan perencanaan diambil berdasarkan analisa perencana.

Produk perencanaan umumnya berupa rencana yang berbeda untuk peruntukan atau aktivitas yang berbeda.  Pemisahan fngsi melalui batas batas fisik dan besaran ruang menjadi ciri utama. Teori ini sangat didukung oleh CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) dan E.E. Howard (1902) melalui teorinya yang sangat terkenal, Garden City. Penduduk kota dlihat sebagi obyek perencanaan dan hamper tidak tersedia ruang untuk partisipasi karena perencana memandang hasil pengamatan dan pengalamannya akan mapu memecahaka semua persoalan perencanaan.

System Planning (1950 – 1970)

Dimulai pada akhir tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, istilah “system planning” tumbuh dan lahir dari kesalahan dan kegagalan comprehensive planning untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan wilayah yang tidak terlihat. Kegagalan ini terutama terjadi di Inggris dan Amerika setelah kehancuan kota kota akibat perang dunia kedua. System planning merupakan pengembangan dari ratinal comprehensive planning theory dengan melibatakan proses yan lebih bersifat ilmuiah dengan sudut pandang yang lebih kritis melibatkan proses yang lebih kompleks. Fokus utama dari perencanaan system bukanlah pada produk akhir berupa suatu gambar rencana final.

Democratic planning (1960’s onwards)

Kawasan di sekitar Samudera Atlantik merupakan wilayah yang mengalami banyak kehancuran setelah perang dunia. Sekat sekat individu, ras dan kekuasaan kaum tradisional semakin melemah. Demikrasi dilihat sebagai peluang untuk membangun kembali mentalitas dan pemerintahan, yang sebelumnya bersifat aristokratik. Melalui sistemdemokrasi, suara rakyat menjadi kekuatan penting dalam membentuk pemerintahan yang lebih solid, demikian pula dalam hal perencanaan wilayah. Kota kota dibangun berdasarkan atas kehendak dan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang masih mencari jati diri lebih banyak mendorong agar masyarakat mengembangkan wilayahnya secara mandiri.

Advocacy Planning Theory (1960s – 1970s)

Advocacy planning theori didasarkan atas artikel Davidoff (1965) yang berjudul Advocacy and Pluralism in Planning. Teori yang dikembangkan oleh Davidoff merupakan tangapan kritis atas rational comprehensive planning theory yang banyak dipandang sebagai tori yang paling sempurna dalam perencanaan wilayah. Di dalam ratioal comprehensive planning theory, masyarakat dengan kepentingan lokalnya seringkalidiabaikan sehingga mereka membentuk suatu komunitas dan berusaha melindungi kepentingannya dari rencana yang dibuat oleh pemerintah, utamanya dalam soal perlindungan lingkungan tradisional.

Perencaan sector sector public memerlukan alternative didasarkan atas pertimbangan perbedaan nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Perencana melibatkan dirinya dalam proses politik untuk membela hak hak dan kepentingan masyarakat serta pemerintah lokal demi melindungi masa depan pembangunan masyarakat. Perencana menyediakan dukungan professional dan membeikan pandangan kepada pemerintah pusat mengenai bagaimana suatu wilayah harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang diinginkannya di masa mendatang (Davidoff in Mantysalo, 2005, pp.4). Partisipasi masyarakat, dalam membangun wilayahnya, diwakili oleh perencana dalam perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat.

Strategic and Incrementalist Planning Theory (1960s – 1970’s)

Incrementlist planning teori didasarkan atas kitik Lindblom terhadap comprehensive planning theory, dimana menurut pendapatnya, seorang peencana tidak mungkin memiliki waktu dan sumber daya yang memadai untuk memecahkan semua masalah perencanaan wilayah.

Sekalipun strategic dan incrementalist planning muncul pada saat yang hampir bersamaan dengan advocacy planning, tetapi teoriini memiliki kelebihan disbanding advocacy planning. Strategic dan incrementalist planning teori tidak hanya terkonsentrasi pada hal hal yang bersifat advokasi tetapi bergerak untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan diantara perbedaan dan benturan kepentingan yang terjadi di masyarakat.

Perencana yang menganut paham strategic dan incrementalist planning percaya bahwa rencana yang disusun dalam jangka panjang dan disadasarkan atas ketidak pastian tentang masa depan tidak akan dapat dijalankan secara efektif. Rencana yang disusun dengan metode comprehensive planning segera akan menjadi kedaluwarsa begitu ditetapkan karena situasi berubah dengan sangat cepat.

Di dalam strategic dan incrementalis palnning tiga langkah utama ditetapkan untuk mengatasi segala permasalahan yang ditikmbulakn oleh toei sebelumnya yaitu: 1) difokuskan pada perencanaan jangka pendek, karena semakin panjang periode sebuah perencanaan maka semakin tinggi tingkat ketidak pastiannya; 2) didasarkan atas kebijakan perencanaan yang sedang berlaku dan disusun berdasarkan pengalaman dari perencanaan sebelumnya; 3) basis ilmu perencanaan diperluas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dilibatkan di dalam proses perencanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan perencanaan dapat menghabiskan banyak waktu akbiat banyaknya kepentingan masyarakat yang terlibat. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam benturan berbagai kepentingan. Solusi yang paling sering ditempuh untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut adalah mengambilkeputusan yang menguntungkan lebih banyak pihak dan tidak ada pihak yang menjadi korban. Strategic planning difokuskan pada masalah masalah yang menjadi prioritas dan disusun ke dalam rencana aksi (action pan) dengan jangka waktu dan rencana pembiayaan yang realistis.

Communicative Planning Theory: Planning as Consensus Seeking and as Management of Conflicts (1980s – 1990s)

Tren berikutnya memandang perencanaan sebagai media komunikasi baik untuk pencarian consensus maupun untuk menangani konflik. Pemahaman bersama diantara para pemangku kepentingan menmemegang peranan kunci. Di dalam teori ini, dipercaya bahwa disamping benturan kepentingan, masih terdapat kesamaan visi yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai kepentingan bersama. (Mantysalo, 2005, pp.10).

Sejauh ini perkembangan perencanaan wilayah, dalam prakteknya, sering menerapkan beberapa teori atau strategi sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan para pelaku perencanaan. Di Indonesia, rational comprehensive planning masih diterapkan secara luas sekalipun Undang Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mencantumkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam perencanaan wilayah.

KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah dikembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Pada awal tahun 1970an partisipasi masyarakat diterapkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam pembangunan. Menurut Cornwall (2002), partisipasi pada tahun 1970an dikembangkan dalam formulasi kebijakan sampai kepada koteks yang lebih luas di dalam pemerintahan. Partisipasi dalam pandangan Cornwall akan memberikan tidak hanya peluang dan pengaruh yang mendalam dalam pengambilan kebijakan, akan tetapi juga menciptakan sistem kontrol sosial dalam keputusan yang menyangkut kehidupanya. Pandangan yang lebih fundamental melihat partisipasi sebagai suatu perangkat untuk memperkuat masyarakat sipil dan demokrasi (Plummer, 2000). Kuatnya kohesi sosial di dalam masyarakat akan meningkatkan kekuata untuk melakukan lobby kepada pemerintah dimana selanjutnya akan meningkatakan akuntabilitas dan mendukung keterbukaan pengambilan keputusan. Saat ini partisipasi dapat juga diberdaakan untuk mendukung keberlanjutan sebuah rencana karena semua pihak yang terlibat mencurahkan segenap perhatiannya dan yang terpenting, masyarakat memiliki kontrol terhadap rencana yang dibuat (Maha Putra, 2009a).

Studi tentang partisipasi dan demokrasi seringkali terjebak dalam kerumitan yang tidak teramalkan sebelumnya. Terdapat beragam identitas yang ambigu yang menyertai istilah partisipasi dan demokrasi. Untuk memahami teori partisipasi dalam perencanaan, Arnstein (1969) merumuskan suatu jenjang atau tingkat partisipasi sesuai dengan peran dan fungsi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol aktivitas pembangunan di wilayahnya.

Arnstein mendefinisikan partisipasi sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempengaruhi kehidupannya di masa sekarang dan di masa mendatang. Selanjutnya dia menjelasakan partisipasi sebagai redistribusi kekuatan yang memungkinkan kaum yang terpinggrkan secara ekonomi dan politik untuk secara deliberatif dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi, mengacu pada Arnstein, adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalanya di masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Strategi pelaksanaan partispasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan, mensetting kebijakan, mengalokasikan sumber sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh, dengan kata lain, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil hasilnya.

Perbedaan kritis antara penerapan ‘ritual kosong’[1] tentang partisipasi dengan distribusi nyata tentang hak dan suara dalam  partisipasi masyarakat harus dipahami dengan baik. Untuk dapat memahami partisispasi dalam perencanaan pembangunan dengan baik dan jelas, Arnstein mengkonstruksi sebuah model partisipasi yang digambarkan seperti delapan buah anak tangga (lihat gambar 1). Setiap anak tangga mewakili level partisipasi masyarakat dikaitkan dengan pengaruhnya dalam penentuan suatu keputusan akhir.

Dua anak tangga pertama di bagian terbawah, manipulation(1) dan therapy (2) dikategorikan sebagai non partisipasi. Tujuan yang hendak dicapai dari dua level ini bukanlah untuk melibatkan masyarakat tetapi hanya untuk mendidik atau untuk memberikan pemahaman tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat tanpa memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat.

Tiga anak tangga berikutnya adalah derajat tokenism, yakni informing (3), dan consultation (4). Masyarakat diberi peluang yang sangat terbatas untuk berpartisipasi dalam proses akan tetapi hasilnya tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Suara atau pendapat masyarakat munkin saja didengarkan akan tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi penguasa dan melawan status quo. Pada level placation (5), masyarakat berada sedikit di atas level placation akan tetapi tetap saja tidak mampu mempengarhi pengambilan keputusan.

Tiga anak tangga trakhir adalah level tertinggi dalam konseppartisipasi Arnstein. Pada level ini masyarakat memiliki derajat atau pengaruh yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Pada level partnership (6), masyarakat memiliki kesempatan melakukan negosiasi dan terlibat secara penuh melalui pemimpin pemimpin tradisional. Dalam dua level teratas yaitu delegated power (7) dan citizen’s control (8), masyarakat memegang mayoritas pengambilan keputusan dan memimiliki kekeuatan manerial penuh.

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DESA BALI PEGUNUNGAN

Desa tradisional pegunungan di Bali, sebagai suatu komunitas, terorganisir dalam suatu system kesatuan sosial untuk mencapai kepentingan bersama.  Kepentingan kepentingan bersama masyarakat desa mencakup bidang kesejahteraan, keagamaan dan tata kelola desa secara keseluruhan. Pola pola organisasi social desa tradisional menunjukkan sifat sifat kolektif, tradisional, agraris, homogen dan religius.

Organisasi social desa desa tradisional pegunungan di Bali, sekalipun dari luar terlihat sangat kompleks, dapat dipilah pilah ke dalam beberapa kelompok besar. Organisasi organisasi social yang umum terdapat di desa tradisional adalah desa adat, banjar, sekeha dan dadia (Runa, 2009). Bidang bidang administrative dipisahkan dari bidang bidang adat dimana disamping terdapat desa adat juga terdapat desa dinas. Picard (2006) menyebutkan bahwa pemisahan antara desa adat dan dinas ini merupakan warisan dari periode penjajahan (kata dinas merupakan pengubahan dari bahasa Belanda dienst). Pimpinan desa adat dilakukan secara kolektif dan dipilih oleh masyarakat setempat. Pimpinan kolektif ini disebut sebagai klian-klian desa dan umumnya terdiri atas lebih dari satu orang[2].

Figure 2: Bagan konsep organisasi sosial desa tradisional di Bali

(Sumber: Runa, 2009).

Desa adat bersifat otonom dan memiliki kewajiban bersama untuk memelihara Pura Kahyangan Tiga (Geertz, 1959). Mulai tahun 2001 pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah No.3/2001 yang menggantikan istilah desa adat menjadi desa pekraman. Desa  pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Struktur sosial masyarakat pegunungan di bawah desa adat/pekraman adalah banjar. Setiap anggota masyarakat yang telah menikah wajib masuk menjadi anggota banjar. Suatu banjar dipimpin oleh klian banjar yang dipilih secara langsung oleh anggota (warga) banjar.

Desa adat dan banjar merupakan organisasi formal masyarakat. Organisasi organisasi sosial yang bersifat kurang formal disebut sekeha. Sekeha tidak bersifat wajib dan didasarkan atas kerelaan atau interest tertentu yang bersifat voluntary. Sekeha sekeha dapat didasarkan atas profesi (sekeha manyi, sekeha ngulah kedis, dst), atas hobi atau kesenangan (sekeha gong, sekeha kidung, sekeha pencak) atau atas tujuan tujuan tertentu atau status (sekeha teruna, sekeha daha). Di beberapa desa tradisional sekitar kintamani seorang anggota desa wajib masuk ke dalam salah satu sekeha (sekeha baris, sekeha, gong , sekeha mebat). Satu organisasi yang memiliki posisi cukup penting di dalam struktur masyarakat tradisional adalah dadia. Berbeda dengan banjar atau sekeha, organisasi dadia melampui batas fisik. Anggota dadia dapat berasal dari banjar atau bahkan dari desa yang berbeda karena dadia didasarkan atas garis keturunan seseorang. Kehadiran dadia dalam organisasi social desa tidak diatur dalam peraturan desa.

System kekerabatan di dalam suatu desa diatur dalam peraturan yang disebut sebagai awig awig. Peraturan desa ini wajib diikuti dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat desa. Pelanggaran terhadap pertauran ini akan dikenakan sanksi tertentu. Kehadiran peraturan desa di dalam masyarakat merupakan alat pemersatu sekaligus sebagai alat control dalam tata laku dan perbuatan masyarakat desa. Peraturan antara desa yang satu dengan desa yang lain dapat saja berbeda beda sehingga tidak dapat disama ratakan secara membabi buta meskipun tata nilai yang disungsung umumnya mirip. Keragaman peraturan desa ini membuat Liefrink (…..) menyebut desa sebagai suatu entitas yang terlepas dari system pemerintahan Bali kuno. Desa desa Bali pegunungan dipandang sebagai suatu republic yang merdeka dan mandiri tidak memiliki suatu ikatan formal dengan raja raja yang berkuasa di Bali.

Posisi masyarakat desa pegunungan yang bersifat semi otonom dengan segala perangkat yang dimilikinya merupakan modal dasar dalam perencanaan pembangunan dengan prisnsip partisipasi. Jaringan organisasi yang terdapat di dalam struktur masyarakat pedesaan merupakan jalur penyampaian pendapat dan pembahasan keputusan yang solid. Kuatnya ikatan kekerabatan dan ikatan emosional dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama.

PERENCANAAN WILAYAH PARTISIPATIF MASYARAKAT BALI PEGUNUNGAN

Partisipasi masyarakat dapat dikonsepkan, bukan sebagai alternatif terhadap proses perencanaan konvensional yang umumnya diterapkan oleh agen agen perencanaan wilayah umumnya, tetapi sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan prinsip partnership dan merupakan suatu kerjasama kolaboratif (Godschalk (2004). Perencanaan kolaboratif secara sederhana diartikan sebagai proses dimana berlangsung petukaran pengetahuan antara masyarakat dengan perencana. Dalam hal perencanaan kolaboratif, partisipasi ibarat pedang bermata dua; perencana harus bekerja secara terbuka dengan masyarakat demikian sebaliknya masyarakat berperanserta secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan. Manfaat pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan bukan hanya untuk mencapai tujuan akhir perencanaan, suatu rencana, tetapi untuk menciptakan landasan untuk pembelajaran bersama antara masyarakat dan perencana bukan hanya sekedar mecebur ke dalam pemecahan masalah.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif harus menghasilkan dua set keluaran:

  1. dalam jangka pendek, perencanaan partisipatif menghasilkan proses pembelajaran dua arah, yang pada tahap selanjutnya akan menghasilkan proyek yang sesuai dengan konteks lokal.
  2. dalam jangka panjang, proses pembelajaran ini akan mengarah kepada pemberdayaan masyarakat lokal untuk memberikan dukungan yang efektif dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kedua hasil dari proses perencanaan partisipatif dia atas merupakan prekondisi bagi penguatan kapasitas institusional desa untuk menangani proses perencanaan yang terdesentralisasi dan meningkatkan kapasistas perencana lokal.

Dalam mengembangkan konsep perencanaan kolaboartif dalam pembangunan masyarakat desa Bali pegunungan, kerangka preposisi yang dikembangkan oleh Godschalk (2004) dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran. Secara tentatif terdapat 12 preposisi yang terkonsentrasi menjadi 4 kategori untuk mengembangkan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa yaitu:

Planning Strategy

  1. semakin luas dan intens basis partisipasi masyarakat dalam perencanaan suatu kawasan, maka akan semakin besar kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi kebijakan public.
  2. semakin luas basis partisipasi masyarakat, semakin potensial pengaruh yang dapat dihasilkan oleh perencana untuk mempengaruhi perubahan social.
  3. semakin beragam latar belakang masyarakat yang berpartisipasi dalam proses perencanaan semakin inovatif proposal yang mampu dilahirkan.
  4. semakin terdesentralisasi kelompok masyarakat yang menjadi klien maka semakin banyak invasi yang dapat diadopsi.
  5. semakin tersentralisasi dan komprehensif proses pengambilan keputusan, maka inovasi yang dihasilkan akan semakin rendah.

Planning Method

  1. goals perencanaan local akan semakin mengerucut kea rah keinginan masyarakat jika didiskusikan secara luas oleh partisipan dan selanjutnya dikominikasikan dengan badan pengambil keputusan.
  2. aliran pengambilan keputusan yang bersifat satu arah akan mengurangi ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi.
  3. semakin banyak teknik konsultasi public yang dipergunakan maka akan semakin meningkatkan daya tarik dan dukungan masyarakat.

Planning program/content

  1. semakin banyak proses perencanaan melibatkan partispasi public maka akan meningkatkan kepeduliannya terhadap manfaat perencanaan sebagai kekuatan demokratis kan kekuatan masyarakat
  2. perencanaan partisipatif terbuka terhadap proposal yang bersifat radikal untuk menghasilkan solusi inovatif untuk memecahkan permasalahan lokal.
  3. semakin luas batasan peencanaan yang disusun dan semakin lama timeline yang buat maka akan semakin berkurang manfaat yang akan dihasilkan.

Location of planning decision system

  1. relevansi perencanaan dan pengaruhnya akan sangat tergantung pada  sebaran anggota masyarakat yang dilibatkan

Keduabelas preposisi di atas menjadi dasar untuk melakukan eksplorasi terhadap partisipasi masyarakat baik sebagai konsep maupun sebagai teknik pengambilan keputusan perencanaan. Kebutuhan untuk lebih memperhatikan konsep dan plekasanaan perencanaan partisipatif diekspresikan oleh Bolan (1967) sebagi berikut:

“No matter how we  improve our substantive knowledge of how cities function, and no matter how we improve our capabilities in information handling, operations research, and prediction, if there is not a corollary development of the community’s capacity for improved decisions making within the framework of democratic process, there is a real possibility the heavy investment in the current forms of city planning technique will have been in vain”(Bolan 1967, pp. 43)

Penerapan perencanaan partisipatif mengandung risiko dan factor factor kunci yang menentukan kesuksesannya. Risiko yang dikandung oleh perencanaan partisipatif dapat diminimalisir dengan menerapkan atau mengiplementasikan factor factor kunci penentu sukses perencanaan partisipatif. Karena peren masyarakat memegang posisi penting, maka baik risiko dan factor kunci difokuskan pada peran serta dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat.

  1. setiap kesalahan atau kegagalan, dalam menerapkan partisipasi, akan menghasilkan kekurang tertarikan pada tahap selanjutnya yang pada gilirannya akan mematikan segala kemungkinan pengembangan proses perencanaan partisipatif.
  2. untuk mendapatkan keyakinan da kepercayaan diri, perencanaan partisipatif harus difokuskan pada penyelesaian masalah dengan sumber daya yang tersedia dengan jangka waktu yang pendek.
  3. pembangunan kepercayaan yang saling menguntungkan merupakan jalan pembuka untuk melaksanakan perencanaan partisipatif di desa desa pegunungan Bali.

KESIMPULAN

Desa desa Bali pegunungan dengan segala atribut sosial yang menyertainya merupakan komunitas yang unik. Tidak terdapat kesamaan identik antara satu wilayah dengan wilayah desa yang lain sehingga generalisasi yang radikal dalam perencanaan akan menghasilkan rencana yang kurang berdaya guna. Perencanaan partisipatif menjadi metode pokok untuk dilaksanakan mengingat keunikan yang dimiliki oleh setiap desa. Sebagai suatu proses bottom up yang berlangsung secara horizontal, perencana dan pemangku kebijakan menempatkan diri dalam posisi yang sejajar dengan masyarakat, perencanaan partisipatif akan menghasilakn produk yang unik, bernilai lokal, sesuai dengan aspirasi masyarakat serta efektif.

Saat ini, perencanaan wilayah masih dilaksanakan secara top down dengan menerapkan standar standar peencanaan yang diberlakukan di semua wilayah Indonesia secara seragam tanpa melihat keunikan lokal yang dimiliki oleh masing masing wilayah. Proses perencanaan dengan sistem top down memiliki dua sisi kritis; menghasilkan produk yang cenderung seragam, serta menghasilkan produk yang sulit untuk diimplementasikan. Dengan menerapkan perencanaan partisipatif kedua permasalahan tersebut dapat minimalisir.

Banyak hambatan dan tantangan yang dimiliki oleh perencanaan partisipatif, tetapi mengingat segala keunikan dan keragaman yang dimiliki, yang tidak mudah untuk digeneralisir, maka perencanaan partisipatif merupakan cara yang cukup tepat diterapkan dalam merencanakan pembangunan desa desa Bali pegunungan.

REFERENSI

Arnstein, S. 1969, A Ladder of Citizen Participation. JAIP. Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224

Choguill, C.L. 2008, ‘Developing Sustainable Neighborhood’, Habitat International, vol. 32, pp. 41–48.

Davidson, F. 2006. Development Planning: Balancing Demands between Performance and Capacity, A Personal View. Renwed Efforts to Plan for Sustainable Development, Berlin, Berlin Technical University.

Davidoff, Paul. 1973. Advocacy and Pluralism in Planning, in a Reader in Planning Theory, edited by Andreas Faludi, Pergamon Oxford, pp. 277 – 296

Fagence, M. 1977, ‘Citizen Participation in Planning’ Chapter 2 ‘The Environment of Decision Making’, Pergamon Press London, pp. 134 – 165

Fainstein, Norman I., and Susan s. Fainstein. 1985. Citizen Participation in Local Government. In Public policy across states and communities, edited by Dennis R. Judd. Greenwich, CT:JAI., pp 223-238.

Forrester, J. 1989 ‘Planning in the Face of Power’ Chapter III ‘Anticipate Organizational Power and Conflict’, University of California Press, pp 67 – 106

Geertz, C., 1959, Form and Variation in Balinese Village, American Antropologist, Vol. 61, 991-1012, New York.

Godschalk, D.R. 2004. Land use planning challenges: Copping with conflicts in visions of sustainable development and liveable communities. Journal of the American Planing Association 70 (1) pp. 5-13.

Goris, R., 1935, The Religious Character of The Village Community, Selected Studies on Indonesia, V, The Royal Tropical Institute, Amsterdam.

Maha Putra, I Nyoman Gede. 2009. Fitting Participation into Development: Community Participation in Spatial Planning in Ayigya Kumasi Ghana, Thesis M.Sc Programme in Urban Management and Development, UMD-263, Institute for Housing and Urban Development Studies, the Netherlands.

Mantysalo, Raine. 2005. Approaches to Participation in Urban Planning Theories. In Zetti, Iacopo & Brand. (2005) Rehabilitation of Suburban Areas – Brossi and Le Piagge Neighborhoods. Diploma Workshop. pp 23 – 38. Department of Technology of Architecture and Design, University of Florence

Parimin, A.P., 1986, “Fundamental Study on Spatial Formation of Islad Village: Environment Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali”, Unpublished Ph.D Disertation in Osaka University.

Picard, Michael. 2006. Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, cetakan pertama edisi Bahasa Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

Plummer, J. 2000. Elements of Participation. Municipalities and Community Participation: a sourcebook for Capacity Building. London. Sterling. VA. Earthscan : 25-57

Runa, I Wayan, 2004a, Perubahan Nilai Ruang Desa-desa di Bali Studi Kasus Desa Sidatapa, Materi ini disampaikan sebagai Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis XX dan Lustrum IV Universitas Warmadewa, 17 September 2004, Denpasar.

Runa, I Wayan, 2004b, Sistem Spasial Desa pegunungan di Bali Dalam Perspektif Sosial Budaya, Disertasi Ilmu Teknik Uniersitas Gadjah Mada, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.

Uitermark, J. and Jan Willem Duyvendak. 2008. ‘Citizen Participation in a Mediated Age: Neighborhood Governance in The Netherlands’, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 32.1, pp. 114 – 134


[1] Seringkali masyarakat hanya diundang dalam suatu presentasi perencanaan wilayah dan dianggap sudah cukup untuk dianggap sebagai ‘partisipasi’.

[2] Klian klian desa di desa Sidatapa terdiri atas delapan orang masing masing disebut Tugu, Kumba, Kebaan, Takin, Penadahan, Pegonjotan, Pemasekan, dan Penyarikan (Runa, 2004a). Di desa Tenganan terdiri atas 12 orang yang sering disebut sebagai bahan roras. Bahan roras ini terbagi lagi menjadi dua kelompok yaitu 6 orang sebagai Bahan Duluan merupakan kelian desa adat yang merencanakan dan memegang pemerintahan harian. Pucuk pimpinan ada pada 2 orang yang paling di hulu dan disebut Tamping Takon. Enam orang berikutnya disebut Bahan Tebenan merupakan calon pengganti kelian desa adat dan bertugas membantu Bahan Duluan (Runa 2004b).


3 Responses to “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BALI PEGUNUNGAN”


  1. November 2, 2011 pukul 3:00 am

    Dalam UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan sudah ada ruang partisipasi yang terbuka, yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun faktanya (kasus di Solo, yang bahkan menurut saya prosesnya lebih baik dibanding daerah lain), forum ini juga belum bisa menggambarkan partisipasi dalam bentuk ideal yang seperti digambarkan oleh Arnstein. forum musrenbang tidak lebih hanya sebuah seremonial yang berbalut mobilisasi masyarakat untuk mendapatkan sebuah legitimasi. hal ini tidak terlepas karena munculnya dominasi elit di lingkungan Kelurahan, yang secara tidak langsung menyumbat suara pinggiran. dominasi elit ini tentunya tidak bisa disalahkan, karena dalam sebuah forum yang paling menguasai informasi adalah yang akan memegang kendali. dari kasus tersebut jelas tergambarkan kealpaan Negara dalam pemenuhan hak atas informasi, sehingga hanya segelintir orang yang memiliki “akses” informasi dan itu yang menjadi senjata untuk menunjukkan eksistensi dirinya. oleh karena itu untuk membangun citizen control seperti yang dikemukakan Arnstein, Nagara harus mampu menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada warganya.

  2. Februari 14, 2012 pukul 11:56 am

    konsep perencanaan, pelaksanaan, monev dengan mengawinkan teori botton up dan top down lebih meminimalisir kepentingan berbagai stake holders.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: